REFORMASI ADMINISTRASI & GOVERNANCE

Nama               : PAULA YENNI RUKMANA
NIM                : 2012210066
PRODI            : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
M.K.                : REFORMASI ADMINISTRASI & GOVERNANCE

Abstrak

Hakekat Reformasi Administrasi & Governance bila dikaitan dengan condition qua-non maka keputusan yang dibuat oleh pemimpinnya sangat berpengaruh terhadap terjadinya suatu akibat dari keputusan yang telah di tetapkan. Dengan adanya keputusan yang dibuat, keputusan secara condition qua-non ini maka harus kita  sikapi dengan mempertahankan status quo yakni harus dipahami bahwa dalam mempertahankan kekuasaan yang dimaksud bisa dengan tetap mempertahankan diri sebagai seorang pemimpin ataupun mempersiapkan pihak-pihak lain asalkan sejalan dengan tujuan elit itu. Upaya tersebut dengan niat yang tulus agar bisa menjadi baik ketika masyarakat yang dipimpin masih belum siap menerima untuk berdemokrasi.

Maka Keputusan yang dibuat nantinya oleh pemimpin kekuasaan elit ini harus bisa bersikap bijaksana bagi masyarakat agar keputusan ini nantinya tetap bisa dipertahankan sebagai status quo yang berdemokrasi. Tetapi apabila hal ini disalahgunakan bisa menjadi keliru ketika diposisikan sebagai upaya untuk meredam fungsi kontrol oleh pihak-pihak yang tidak sejalan dengan agenda elit tersebut, terlebih jika pihak-pihak yang tidak sejalan itu memiliki kompetensi untuk meregenerasi suatu kepemimpinan.

Kata Kunci : Elit, Tulus, Bijaksana, Diposisikan

TUGAS 1 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

NAMA         : PAULA YENNI RUKMANA

NIM             : 2012210066

PRODI         : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

1. Apabila pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik/berkualitas, maka pelaksanaan otonomi daerah dapat dikatakan berhasil. Di samping sudah menjadi keharusan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas berbagai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, isu tentang kualitas pelayanan publik ini juga dipicu adanya pengaruh perubahan paradigma ilmu administrasi, termasuk perubahan global yang terjadi di berbagai bidang kehidupan dan di berbagai belahan dunia. Karena orientasinya kepada publik atau rakyat, maka negara berusaha sedemikian rupa untuk melayani rakyatnya. Kalau dahulu rakyat yang melayani negara/pemerintah, maka sekarang pemerintah/negara menjadi pelayan bagi rakyatnya. Terjadinya perubahan paradigma tersebut, disamping karena adanya tuntutan masyarakat, demokratisasi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk diantaranya tuntutan desentralisasi/otonomi daerah perubahan dan kemajuan teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan teknologi transportasi, juga tidak terlepas dari perubahan paradigma ilmu administrasi negara atau administrasi publik itu sendiri.

2.      Model implementasi yang baik yaitu :

a.       Model Tujuan ( Goal Model )

Goal Model sering digunakan dalam mengevaluasi kinerja organisasi.  Model ini mengasumsikan bahwa harus ada tujuan yang dinyatakan dengan jelas dan diterima secara umum untuk mengukur efektivitas organisasi, dan efektifitas sebuah organisasi akan tercapai jika dapat mencapai tujuan yang dinyatakan pada input.

b.       Model Sumber Daya Masukkan ( Resource-input Model)

Organisasi perlu untuk mengejar beberapa tujuan, tetapi karena adanya tekanan dan harapan yang berbeda dari beberapa konstituen sehingga tujuan tersebut menjadi tidak konsisten.

c.       Model proses ( Process Model )

Dari perspektif sistem, input organisasi dapat dikonversi menjadi kinerja organisasi dan output-nya melalui sebuah proses di dalam organisasi.

d.      Model Kepuasan ( The Satisfaction Model )

Efektivitas organisasi dapat menjadi konsep yang relatif, tergantung pada harapan dari konstituen yang bersangkutan atau beberapa pihak.

e.       Model Legitimasi ( The Legitimacy Model )

Dampak perubahan dan perkembangan yang cepat di masyarakat lokal maupun dalam konteks global menyebabkan lingkungan organisasi dalam pelayanan menjadi lebih menantang dan kompetitif.

3.  Harapan dimensi Peningkatan kualitas untuk meningkatkan pelayanan yang ada ditekankan pada aspek berikut :

1. Struktural. Perbaikan struktural organisasi atau perusahaan harus dilakukan dari tingkat top manajemen hingga lower manajemen.
2. Operasional. Suatu perusahaan penjualan akan dapat mewujudkan kebutuhan pelanggan apabila peningkatan operasional dilaksanakan artinya secara langsung kualitas pelayanan juga dilaksanakan.
3. Visi. Suatu organisasi atau perusahaan harus mengetahui arah organisasi dengan cara mengidentifikasitentang apa yang harus dilakukan siapa yang akan melaksanakan.
4. Strategi pelayanan. Merupakan cara yang ditentukan perusahaan dalam meningkatkan pelayanan sehingga visi dapat terwujud, Strategi pelayanan tersebut harus memperhatikan: perilaku pelanggan, harapan pelanggan, image pelanggan, loyalitas pelanggan, dan alternatif-alternatif pelanggan.

4. Faktor  pendukungnya yaitu :

1.      Faktor kesadaran para pejabat dan petugas yang berkecimpung dalam pelayanan umum;

2.      Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan;

3.      Organisasi yang merupakan alat serta sistem yang memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan;

4.  Faktor organisasi yang merupakan alat serta system yang memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan;

5.      Faktor keterampilan petugas;

6.      Faktor sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan.

ABSTRAKSI

          Konsep etika memiliki peran penting bagi para pegawai pemerintahan dalam mengefektifitaskan pelayanan publik bagi masyarakat. Para pegawai pemerintahan di tuntut dalam kondisi unggul, handal, terpercaya, artinya mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Timbul pertanyaan bagaimana etika serta tata cara kerja para pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa berdampak positif pada pembangunan daerah.

           Adapun teknik pengumpulannya melalui observasi dan wawancara. Sumber data dari penelitian ini adalah dengan data primer dan data sekunder. Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data dan informasi data yang diperoleh. Serta struktur kelembagaan yang baik adalah yang dapat mencerminkan adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari atasan kepada bawahannya.

          Hasil penelitian menunjukan bahwa peran etika terhadap efektifitas pelayanan publik baik, sedangkan untuk pembangunan daerah perlu ditingkatkan lagi agar lebih maksimal.

Kata kunci : Etika, Efektifitas Pelayanan Publik, Pembangunan Daerah